Kebijakan Fiskal Pemerintah: Definisi, Tujuan, Jenis dan Instrumen

Bisakah Anda bayangkan bagaimana jadinya jika suatu negara tidak memiliki aturan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran? Bisa dipastikan kondisi ekonomi akan kacau balau bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Karena itu, aturan seperti kebijakan fiskal diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur negara oleh pemerintah seperti terminal, stasiun, jalan, dan halte merupakan fasilitas yang dibangun dengan pajak yang kita bayarkan sebagai warga negara. Pajak inilah yang menjadi salah satu pendapatan negara yang kemudian dikelola dan diatur kembali dalam kebijakan fiskal.

Tentunya karena potensi penerimaan pajak yang besar, pengelolaan pajak memerlukan strategi agar pengelolaannya efektif dan berdampak pada masyarakat yang telah membayar pajak.

Yuk, simak artikel berikut ini untuk mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang kebijakan fiskal mulai dari pengertian, tujuan, instrumen kebijakan fiskal dan contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep manajemen ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum digunakan oleh dunia sejak Great Depression terjadi setelah Perang Dunia I pada tahun 1929.

Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya berhak mengatur pengeluaran dan pendapatan suatu negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan ekonomi makro negara tersebut. 

Ditinjau dari definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga perekonomian negara dapat tumbuh dengan baik. 

Secara lebih spesifik, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan di bidang perpajakan, penerimaan, utang dagang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas harga yang baik, dan mendorong investasi.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah meningkatkan potensi sumber daya manusia dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan fiskal melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Program-program ini dapat mencakup memberikan pelatihan pengembangan keterampilan, menawarkan layanan penempatan kerja, dan menciptakan insentif pendidikan dan pekerjaan.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, individu akan memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan taraf ekonomi negara.

Menjaga stabilitas harga yang baik

Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Mulai dari hal yang positif seperti permintaan barang hingga hal yang negatif, seperti monopoli dan penimbunan komoditas. Untuk mencegah dan memperbaiki masalah ini, diperlukan kebijakan fiskal agar harga barang menjadi stabil dan terjangkau kembali.

Mendorong investasi

Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mendorong investasi untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kepercayaan lebih kepada investor terhadap stabilitas perekonomian negara.

Dengan iklim investasi yang baik, investor akan mau menginvestasikan uangnya, yang juga akan membantu menarik nilai pajak bagi pemerintah.

Jenis Kebijakan Fiskal

Ada dua jenis kebijakan fiskal dalam hal pelaksanaannya, yaitu Fiskal Ekspansif dan Fiskal Kontradiktif. Berikut penjelasan lengkapnya!

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Bentuk pertama kebijakan fiskal dilakukan dengan menurunkan tarif pajak dan meningkatkan belanja negara. Diharapkan ketika kebijakan fiskal ini diterapkan, dapat mengatasi daya beli masyarakat yang tadinya lesu, akan kembali tumbuh sehingga perekonomian dapat melaju lebih cepat.

Tujuan lainnya adalah menurunkan tingkat pengangguran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebalikan dari jenis pertama, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan menekan inflasi dengan mengurangi pengeluaran negara dan menaikkan tarif pajak.

Jenis kebijakan fiskal ini biasanya dilakukan ketika pemerintah melihat bahwa ekonomi tumbuh dan inflasi mulai meningkat untuk menurunkan potensi tekanan permintaan.

4 Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor perekonomian yang digunakan untuk mengatur stabilitas perekonomian makro. Setidaknya ada tiga contoh Instrumen uantuk mengatur kebijakan ini seperti pajak, obligasi publik, dan pengeluaran belanja. 

1.Pajak

Pajak baik dari sektor domestik maupun luar negeri adalah sektor penting dalam instrumen kebijakan ini, hal ini termasuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai, cukai dan lainya. 

Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk mendanai pelayanan publik dan infrastruktur.

2.Obligasi Publik

Obligasi publik adalah instrumen kebijakan fiskal lain yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong orang berinvestasi. Pemerintah menawarkan Surat Utang Negara Ritel (SUN) kepada masyarakat yang memiliki dana, dimana negara setuju untuk melunasi utang dan bunga pinjaman tersebut. 

3.Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal lainnya adalah belanja negara, yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Jika neraca pembayaran negara defisit, pemerintah bisa menurunkan belanja di daerah tertentu, misalnya menunda pembayaran THR untuk pegawai negeri.

4.Alokasi Anggaran

Kebijakan fiskal yang terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal tercapai dalam kerangka waktu tertentu, pemerintah memiliki kekuatan untuk memindahkan dana anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya.

Salah satu contohnya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dimulai oleh Kementerian Keuangan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan bertahan dari dampak pandemi COVID-19. 

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan fiskal, seperti pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemotongan pajak ditujukan untuk mengurangi beban pembayar pajak dan mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan peningkatan pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur dan pendidikan.

Salah satu bentuk kebijakan fiskal di Indonesia adalah tax amnesty, yaitu pengurangan atau penghapusan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi wajib pajak yang melaporkan seluruh kekayaannya.

Contoh lain penggunaaan kebijakan fiskal terdapat pada Subsidi BBM dan Gas,Tujuan dari kebijakan fiskal di sektor BBM ini adalah untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan melakukan transaksi ekonomi. 

Dan yang terakhir adalah penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu menetapkan harga jual maksimum untuk barang tertentu. Barang dengan HET biasanya berupa obat-obatan dan sembako.

Dampak Kebijakan Fiskal

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian sangat signifikan. Ketika terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Ini akan mengurangi jumlah investasi ketika pajak dinaikkan, karena orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. 

Namun, saat ekonomi sedang bergejolak, pemerintah akan menurunkan pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak yang lebih rendah menyebabkan peningkatan belanja konsumen, yang dapat merangsang kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, peningkatan pajak juga dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai program dan layanan publik.